The Effect of Gas Prices on the Economy

The USA consumes 400 million gallons of gasoline every day. This with the burgeoning demand from developing nations such as China for gas, has pushed gas prices to record highs, and having an all-pervasive and on-balance a damaging effect on the US economy.

Gas prices in the USA/Canada often vary significantly between gas stations and supermarket gas pumps. In many areas, gas prices can vary by 20-30 cents per gallon or maybe at times even more within a small area. This makes that most motorists in the USA/Canada are shopping around to find the best deals on gas, but are still paying a lot more for it.This will affect the US economy by reducing value of properties in outer commuting zones around the cities, and depress rural property values.

Analysts were predicting a gallon of regular to climb as high as $4.50 a gallon in California by Easter 2011. But these same analysts are saying that if you think gasoline is expensive now, just wait until next year! The effects of such big cost hikes will reduce available spending money for all those on average wages and below who need to travel significant distances in their cars, and this will further depress the US economy when this cash gets diverted away from a myriad of local spending decisions affecting local businesses from restaurants to children’s shoe shops.

Cars now are more fuel-efficient than they were in the 90s, so car owners can reduce your spending on gas by choosing fuel efficient vehicles. This is making US car manufacturers and car importers develop and extend their low fuel vehicle ranges

It is not all bad news though. Companies that own oilfield reserves will be seeing the value of their resources growing, and businesses that are connected with the renewable energy market are growing rapidly right across the range of renewable energy sources from wind, to thermal energy, and of course that most popular of renewable sources which is solar. Renewable energy companies are growing fast and employing increased numbers of staff.

Sumber

Read More

Rising Oil Price a Boon for the US Economy

According to the investors, the high-ceilinged oil price has come up with positive news for the U.S. economy. The price rose because of the fact that the private sector added almost 111,000 jobs in October 2011. The Automatic Data Processing reported that the service industries got plenty of benefits.

As a result of soaring oil prices, Benchmark crude rose by 32 cents to end the day at $92.51 per barrel in New York, while Brent crude lost 20 cents to finish at $109.34 a barrel in London. After a two-day meeting of the Federal Reserve, which doesn’t announce any new policy, the prices on oil may slip a little bit.The studies depicted that the decision taken by the Fed has a greater impact on oil prices. Hence, such things influenced the currency and commodity markets. As a result of alteration in oil price, Benchmark crude mounted 20% higher in 2010.

Despite the fact that consumers are ready to spend more, it is a very difficult task to manage downside risk. Hence, the economy is losing its importance on the commodity market. If the economy stays standstill, then the central bank assures to take a leap step.As mentioned by the Energy Information Administration, the prices on U.S. oil and gasoline climbed up in the last week in October 2011 because of less demand for oil. Another point to note down here is that the demand for distillate supplies that include diesel and heating oil dropped enormously

The demand for diesel is escalating because farmers require the fuel for harvesting. The retail price on diesel has increased 80.1 cents higher per gallon. Its price will keep on rising because of the existing market scenario. The price of gasoline is soaring at $4 per gallon. According to the energy trading, the heating oil lost 3.72 cents to end at $3.0007 per gallon. Gasoline futures finished at $2.6272 per gallon. Natural gas lost 3.2 cents to end at $3.749 per 1,000 cubic feet.

Sumber

Read More

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras

Salah satu masalah klasik yang sering dialami petani padi adalah anjloknya harga jual gabah / beras pada saat panen raya, dan meningkatnya harga pada saat diluar panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani menjadi rugi dan usahatani padi tidak menguntungkan. Selain itu, kenaikan harga beras dapat menimbulkan gejolak sosial mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi/kebijakan perberasan agar gabah/beras petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Selain itu, beras dijual ke masyarakat/konsumen diatur dengan harga tertentu sehingga masyarakat mampu mengakses dalam batas wajar. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) procurement price policy.

Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (floor price) yang berfungsi sebagai referensi harga (price reference) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Badan Ketahanan Pangan berperan besar dalam penyusunan kebijakan HPP gabah/beras. Kegiatan yang dilakukan BKP dalam proses penyusunan HPP gabah/beras antara lain melakukan kajian/analisis harga nasional dan internasional, analisis usaha tani, analisis usaha perdagangan dan pengolahan gabah/beras untuk memperoleh informasi besaran harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras yang bisa melindungi petani dan konsumen. Penetapan HPP gabah/beras pertama kali dilakukan pada tahun 2002 yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002. Sampai tahun 2012, sudah 8 (delapan) kali ditetapkan kebijakan HPP gabah/beras untuk menyesuaikan situasi perberasan dalam negeri, terutama akibat perkembangan harga yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa hal yang mendasari perubahan kebijakan HPP antara lain penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), seperti kejadian pada tanggal 1 Oktober 2005 terjadi kenikan solar sebesar 124 persen yang berdampak sangat besar terhadap kinerja sektor pertanian. Untuk mempertahankan profitabilitas usahatani padi agar usaha tani padi menguntungkan (minimal 30 persen), pemerintah mengeluarkan kebijakan perberasan baru melalui Inpres No. 13/2005 yang menaikan HPP gabah/beras.

Faktor lain yang menyebabkan perubahan HPP adalah harga gabah/beras di pasaran yang jauh lebih tinggi dibanding HPP, seperti pada akhir Tahun 2006 sampai awal 2007, harga gabah/beras sekitar 40-60 persen di atas HPP. Hal ini menyebabkan Bulog tidak dapat memenuhi target pengadaan gabah/beras pemerintah, sehingga pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan perberasan melalui Inpres No. 3 Tahun 2007.

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi pada April 2010 yang berdampak pada tingginya usahatani padi, juga menjadi salah satu alasan pemerintah kembali menaikkan HPP sebesar 10 persen dengan mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan pada Januari 2010.

Di tingkat konsumen, kebijakan perberasan dengan penetapan HPP juga dinilai cukup efektif mengendalikan harga beras dalam negeri. Pada Januari 2008, dunia internasional sedang mengalami krisis pangan yang menyebabkan harga komoditas pangan penting seperti beras, jagung, kedelai dan gandum melonjak tajam. Melonjaknya harga beras dunia pada periode tersebut tidak mempengaruhi harga beras dalam negeri.

Sumber

Read More

Pemerataan Pembangunan

Perayaan hari Lebaran sudah usai. Itu pertanda dimulainya sebuah “arus urbanisasi” penduduk menyerbu kota-kota besar. Jakarta, salah satu kota yang dianggap paling menjanjikan bagi kaum urban, akan menjadi sasaran utama. Merespon persoalan ini, Pemerintah daerah DKI Jakarta paling-paling mengambil solusi konvensional yang tidak manusiawi: operasi yustisia (kependudukan). Pemda DKI akan segera melabeli para pendatang baru sebagai pendatang illegal. Para pendatang itupun ditangkapi, lalu dipulangkan ke daerah masing-masing.

Tetapi solusi konvensional itu sudah terbukti tidak mujarab. Sebab, solusi itu tidak menyentuh kepada akar persoalan: ketidak-merataan dalam pembangunan.  Kita bisa melihat kenyataan adanya kesenjangan itu: ada wilayah yang sangat maju, tapi ada pula yang sangat terbelakang.

Dari  segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh provinsi, daerah yang mengalami IPM rendah rata-rata berada di Indonesia bagian timur. Ketidakmerataan pembangunan itu sebagian adalah warisan kolonialisme dan orde baru. Kolonialis Belanda membuka pusat-pusat ekonomi di wilayah tertentu. Sebagian besar di pulau Jawa dan Sumatera. Sementara rejim orde baru, dengan pola kekuasaan yang sentralistik, mengkonsentrasikan pembangunan di Pulau Jawa.

Untuk mengatasi persoalan urbanisasi di Jakarta, tentu tanggung jawab tidak bisa ditimpakan begitu saja kepada Pemda DKI. Pemerintah pusat harus mengambil peran yang lebih dominan. Mengingat bahwa penyelesaian disparitas pembangunan ini bertumpu pada strategi pembangunan nasional.

Pemerintah harus mengakhiri situasi itu. Terobosan pertama yang paling mendesak adalah membangun kembali sektor pertanian: reforma agraria, kredit mikro bagi petani, jaminan pasar terhadap produk pertanian, dan dukungan industri olahan. Terobosan lainnya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang masih terbelakang. Ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan layanan publik, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan kerja di luar Jakarta. Ini dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan industri. Pemerintah daerah juga diharapkan punya kreatifitas untuk mengolah potensi ekonomi di daerah dan mengembangkannya untuk kemakmuran rakyat. Tidak seperti sekarang, pemerintah daerah hanya bertindak layaknya “tukang obral”, dengan menjual semua potensi kekayaan alam kepada investor asing.

Sumber

Read More

Our Economic Woes and Their Cure

Our greatest economic woe is that not many people around the world are buying our goods like they were before 2008. The reason is that there is large-scale unemployment in most places. This coupled with a large amount of debt, carried by governments, pension funds, and individuals, have left people and governments searching for solutions.

For individuals and families, financial austerity is the answer, but all too many governments around the world are applying this same logic by cutting services to their citizens. Another solution offered is to reduce federal and local debt by raising taxes on the wealthy. So far, I haven’t seen these job creators create jobs. President Obama has tried several stimulus plans to get these job creators moving, but, with one exception, no one will create jobs until they see customers. That exception is the federal government.

Businesses will not create jobs until they see customers. They won’t see enough customers until unemployment is reduced. This is a problem without a solution unless the federal government steps in and creates jobs. This will create jobs, then customers, then the expansion of other businesses, and finally greater tax revenue to pay off the debt.

This cure not new. After over a decade of limping along after the great depression, prosperity returned when the government had to tool up for WW2. Some projects can be: installing fiber optic cables in all cities, building a countrywide high-speed rail system, reworking our electric grid, subsidizing green industries, etc. True some existing industries will suffer, but just like the buggy-whip makers of old, they will have to find ways to adapt to the changes or fade out of existence.

Sumber

Read More